Pengelolaan arsip bernilai historis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di period keterbukaan informasi. Al-Maqtabah, Jurnal Komunikasi dan Informasi Perpustakaan, 12(1). Putririnda, Vanda Indhiaura. “Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Program Studi Akuntansi,” n.d., sixteen.
Sosial Dan Kependudukan
Brittany Lane yang juga didampingi oleh Seknas OGI (Open Government Indonesia) Vitya Vindi, terlihat antusias dan mengajukan berbagai pertanyaan kritis. Putra, A. Menguatkan Tata tata kelola transparansi informasi publik di perguruan tinggi. Integritas, 3(1), 173–189.
Assyarikah: Journal Of Islamic Financial Enterprise
Liestiani, A. Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2006. berita Pilkada Jawa Timur . Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Buku ini menawarkan konsep dan metoda untuk melakukan audit gender. Dimaknai sebagai alat untuk memeriksa, mengkaji, dan menilai penyusunan, pelaksanaan, hasil dan dampak kebijakan anggaran dari perspektif gender.
Transparansi, Pengawasan, Akuntabilitas, Redesain Sistem Penganggaran Dan Kinerja Badan Layanan Umum
Analisis tingkat keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah (Studi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (Doctoral dissertationUniversitas Gadjah Mada. Yoppy, J. K., Mina, R., & Fality, F. Keterbukaan informasi publik terhadap penggunaan dana desa sebagai upaya transparansi pengelolaan keuangan desa.
Audit gender tidak lain merupakan bagian dari audit sosial dalam arti yang lebih luas. Anggaran Gender telah berperan dalam perbaikan statistik dan indikator ketika anggaran berhasil dipadukan dengan sistem anggaran kinerja. Lebih dari satu dekade, banyak negara termasuk Indonesia telah memperkenalkan perubahan-perubahan terhadap sisitem-sistem pengganggaran yang mencakup pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk menilai dampak-dampak kegiatan pemerintah. Misalnya Pemerintah Ruanda menggabungkan input dari konsultan gender price range pengganggaran kinerja. Huwae, K.
Azlim, Darwis, & Bakar, U. A. Pengaruh penerapan good governance dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 1(1).
Penganggaran Partisipatif dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat, Buletin APBN, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Edisi 20, Vol.
Abidin, M. Z. Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 6(1), 61–76. Slamet Widodo (2016).
Himawan, Y. R. Analisis pengaruh penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di bpjs ketenagakerjaan. Muktamarisa, S. Pengaruh edukasi publik terhadap pembentukan citra lembaga pemerintahan (Issue November). University of Indonesia.
Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 16(2), 218–230. Selanjutnya untuk renaksi Akuntabilitas Pemerintahan Desa (3 indikator) dan transparansi sistem anggaran daerah (2 indikator) semuanya tercapai 100 percent. Untuk renaksi open knowledge kontrak tercapai 40% dan renaksi peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu bidang pelayanan kesehatan pada salah satu indikator tercapai 50%. Knowledge Sector Initiative (KSI) mendukung pembuat kebijakan di Indonesia untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dengan menggunakan penelitian, data, dalam membuat analisis yang lebih baik. KSI bekerja dengan penyedia hasil penelitian dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas penelitian dan memperkuat relevansinya sehingga dapat digunakan untuk mendukung penyusunan kebijakan. KSI juga bekerja untuk meminda peraturan dan praktik yang mendukung penelitian berkualitas dan membuat penggunaan bukti dalam penyusunan kebijakan menjadi lebih mudah.
Leave a Reply